Bid Humas Polda Jatim Beserta Seluruh Staf

Mengucapkan

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1432 H

Minal Aidzin Wal Fadidzin

Mohon Maaf Lahir Batin

Rabu, 14 Desember 2011

KEBIJAKAN KAPOLDA JATIM



Kebijakan Kapolda Jatim Irjen Pol Drs. HADIATMOKO, SH Bidang Operasional dan Pembinaan, dan Dalam Pelaksanaan Tugas.

Kamis, 29 September 2011

Jamaah Polri dan PNS Dilepas Wakapolda Jatim


Jamaah calon haji dari anggota Polri dan PNS Polri beserta keluarga sejajaran Polda Jatim sebanyak 346 orang dilepas oleh Wakapolda Jatim Brigjend Pol Edi Sumantri. Pelepasan berlangsung di Masjid Nurul Huda Mapolda Jatim, (Kamis, 29/9/11)

Acara pelepasan yang dihadari para pejabat teras Mapolda dan anggota Polri dan PNS Polri Polda Jatim dengan seksama mendengarkan dengan khidmad dari sambutan Wakpolda Jatim, Kabid Humas Polda Jatim yang mewakili para calon jamaah haji tahun ini, berikut dengan penceramah agama Drs KH. Syukron Jazilan MAg. 

Ceramah agama yang membekali para calon jamaah yang disampaikan KH. Syukron tidak lain mengajak untuk melaksanakan Ibadah yang sabar dan ikhlas agar apa yang dilakukan diterima Alloh. Dzikir adalah ibadah yang diharapkan untuk dilaksanakan di rumah  Alloh tersebut agar pelaksanaan dalam menjalankan ibadah baik sebelum berangkat haji maupun sepulang haji mendapatkan Rahmat Nya.

“Perjalanan ke Baitullah adalah perjalanan suci maka perlunya kita membersihkan hati dari semua perbuatan yang disengaja maupun tidak dengan melakukan silahturahmi keberbagai kerabat dan handi taulan agar semua berjalan dengan lancar” saran Wakapolda Jatim.

Tahun ini Polda Jatim dan jajarannya dalam pelaksanaan haji memberangkatkan 346 jamaah, dengan rincian jamaah Polri sebanyak 176 jamah, dari PNS Polri sebanyak 14 jamaah serta keluarganya sebanyak 156 jamaah. (Sudi)

Jenasah Mantan Kapolri Jenderal Polisi Kunarto di Sholatkan di Polda Jatim


Innalilillahi Wainna’ilaihi Rojiun telah mangkat ke Rahmatullah mantan Kapolri Jenderal Polisi Kunarto. Dan sebelum diberangkatkan ke Jakarta menuju kepemakamnya di Jakrata disholatkan terlebih dahulu di Masjid Nurul Huda Mapolda Jatim. (Rabu, 28/9/11)

Kunarto (71) meninggal karena sakit yang beberapa hari lalu di rawat di rumah Sakit International Surabaya yang sebelum dibawa ke Surabaya dirawat di Rumah Sakit Wahyu Tutuko Bojonegoro, dan dan pernah disambangi Kapolda Jatim. 

Disaat Kapolda Jatim Irjen Pol Drs. Hadiatmoko yang didampingi oleh Kapolres Bojonegoro dan beberapa pejabat teras Polda menjenguk ke RSB Wahyu Tutuko. Dalam perbincangannya dengan Bapak Kunarto didalam kamar perawatan, Kapolda Jatim sempat menawarkan untuk dirujuk ke Surabaya.

Namun tawaran waktu itu belum diterima, dan dia sangat berterima kasih atas perhatiannya. Kapolda berharap supaya mendapatkan perawatan yang lebih bagus lagi meski di RSB Wahyu Tutuko Bojonegoro sudah ditangani dengan baik. 

Riwayat singkat Kunarto (lahir di Yogyakarta, 8 Juni 1940; umur 71 tahun) adalah mantan Kapolri periode 1991 - 1993. Sejak masih di bangku SD dia sudah bercita-cita menjadi polisi. Sehingga, begitu tamat SLTA (1961), dia langsung melamar menjadi polisi.

Pada tanggal 20 Februari 1991, Kunarto, yang waktu itu berpangkat Letjen, dilantik oleh Presiden Soeharto menjadi Kapolri, di Istana Negara. Selanjutnya, pada 27 Februari 1991 dilangsungkan serah terima jabatan Kapolri dari Jenderal Polisi Drs Sanoesi kepada Letjen Polisi Drs Kunarto. (Sudi)

Senin, 19 September 2011


Masyarakat Antusias Layanan SIM 24 Jam

 SURABAYA - Program rekor MURI Perpanjangan SIM Satlantas Polrestabes Surabaya dengan layanan 1X 24 Jam selama 7 hari di Taman Bungkul mendapat respon positif dari masyarakat Surabaya.

Pelaksanaan hingga pukul 21.00 WIB Senin(19/09) malam masyarakat cukup antusias Memanfaatkan layanan ini. Dua mobil layanan SIM tampak sibuk melayani antrian masyarakat.
Menurut masyarakat yaitu Sopian (28) warga Ketintang Surabaya, dia mengantar temannya yang mengurus perpanjangan SIM C. Memilih malam hari, karena waktunya lebih leluasa, setelah seharian sibuk dengan aktifitas kantor.

“Saya sangat apresiatif dengan program ini.Malam hari,waktu kita bisa lebih nyantai,sembari menikmati nuansa Taman Bungkul,”ujarnya. Pria yang bekerja di perusahaan swasta ini mengharapkan agar program ini bisa berjalan tidak hanya dalam rangka rokor MURI saja.

Sementara itu Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Asep Akbar Hikmana saat dikonfirmasi melalui selulernya mengatakan untuk data pemohon SIM masih menunggu laporan dari anggota.
“Anggota masih sibuk melayani pemohon yang datang secara bertahap, nanti pasti kita berikan datanya,”ujarnya

Hingga berita ini diturunkan masih banyak masyarakat yang datang untuk memanfaatkan layanan ini.
Seperti diberitakan sebelumnya Kapolda Jatim Irjen Pol Hadiatmoko memberikan support bagi jajaran Satlantas Polrestabes Surabaya dalam usaha mencatatkan diri pemecahan Rekor MURI pelayanan perpanjangan SIM selama 7 hari penuh yakni memberikan pelayanan pengurusan SIM kepada Masyarakat full day (1 x 24 jam).(***Sudi)

Kapolda Jatim Tinjau Gunungan Lumpur Lapindo

Sidoarjo - Longsornya gunungan lumpur yang mengancam Jalan raya Porong dan rel kereta api membuat Kapolda Jatim, Irjen Pol Hadiatmoko, mendatangi tanggul lumpur Lapindo. Setiba di lokasi, orang nomor satu di Polda Jatim itu langsung mendapat penjelasan dari Kepala infrastruktur BPLS, Karyadi, di pos pantau BPLS.

Setelah sekitar 20 menit mendapat penjelasan, Kapolda Jatim tersebut langsung berjalan kaki menuju tanggul yang berjarak 100 meter dari pos pantai. Di tanggul itu Hadiatmoko melihat kondisi dan situasi lumpur yang terus menyembur.

"Dari penjelasan BPLS, tahun-tahun lalu yang menyembur adalah 70 % cair dan 30 % padat. Kalau sekarang kebalikannya, 70 % padat dan 30 % cair," kata Haditamoko kepada wartawan, Senin (19/9/2011).

Hadiatmoko menjelaskan bahwa akibat semburan itu, permukaan atas atau luar dari lumpur memang terlihat kering. Tetapi permukaan kering itu hanya sedalam 25 cm saja. Sedangkan selebihnya atau lapisan permukaan di bawahnya masihlah cair.

"Di atas kering, ke bawah lagi seperti dodol dan ke bawah lagi seperti air," tambah Hadiatmoko.

Hadiatmoko memperingatkan agar masyarakat berhati-hati dan waspada dengan ancaman lumpur yang bisa saja mengarah ke rel kereta dan jalan raya Porong. Kewaspadaan juga ditujukan kepada wisatawan dan pemandu wisata lumpur yang beraktivitas tepat di tanggul. Untuk sementara Hadiatmoko belum menegaskan adanya pelarangan terhadap wisatawan lumpur.

"Polda Jatim sendiri tetap akan melakukan pengamanan. Polres Sidoarjo sebagai pemilik wilayah akan terus memantau perkembangan," tandas Hadiatmoko. (***Sudi)


Kamis, 15 September 2011


Peraturan Kapolri Diterbitkan Antisipasi
Tindak Kekerasan Debt Collector

Beberapa tahun terakhir ini, sering kali terjadi kekerasan yang dilakukan debt collector terhadap debitur yang tidak bisa membayar kewajibannya, seperti penarikan paksa sepeda motor atau mobil di tengah jalan. Bahkan ada nasabah yang dianiaya debt collector hingga tewas.

Untuk mengantisipasi tindak kekerasan terhadap nasabah atau debitur, Polri menerbitkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

"Perkap ini disusun dasarnya sesuai analisa dan evaluasi kejadian-kejadian yang dialami masyarakat, khususnya mengenai fidusia," kata Kabareskrim Komjen Pol Sutarman kepada wartawan di sela acara sosialisasi Perkap No 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Fidusia di Surabaya, (Kamis, 15/9/11).

Sutarman menerangkan, pemberi pinjaman seperti lembaga perbankan, leasing atau kreditur lainnya, menggunakan tenaga jasa debt collector untuk menagih debitur yang tidak melakukan pembayaran.

"Perjanjian itu kan ranahnya perdata dan di pengadilan. Tapi kan prosesnya panjang. Kalau terus banyak yang tidak mengembalikan uang, biasanya menggunakan jasa debt collector supaya uangnya kembali," tuturnya.

"Tapikan banyak terjadi kekerasan yang dilakukan debt collector, hingga ada yang meninggal dunia. Karena itu, kami tidak ingin cara kekerasan yang tidak dibenarkan itu terulang lagi," terangnya.

Mantan Direskrim Polda Jatim ini menambahkan, Perkap No 8 tahun 2011 dikalurkan untuk melindungi semua lapisan masyarakat, termasuk debitur maupun kreditur. Katanya, lembaga pemberi pinjaman pasti mengingkan uangnya kembali sesuai jatuh tempo. Kalau tidak bisa mengembalikan, pasti kerjasama dengan debt collector, yang organisasinya memang ada.

"Karena itu kita awasi supaya pelaksanaannya tidak menyimpang. Kalau ada yang menyimpang, yang melakukan, turut serta maupun yang menyuruh juga kita tindak," tuturnya.

Ia berharap, Perkap dapat menyelesaikan persoalan pinjam-meminjam, penyelesaian jaminan fidusia, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

"Jangan sampai orang yang belum membayar atau lupa membayar satu, dua bulan, tahu-tahu diambil di tengah jalan. Kita akan melindungi. Kapolri melindungi semua pihak. Yang meminjamkan juga kita lindungi supaya uangnya kembali, jangan sampai timbul masalah baru," terangnya.

Mantan Kapolwiltabes Surabaya ini menegaskan, keterlibatan Polri dalam penyelesaian Fidusia tersebut, tidak dipungut sepersen pun alias gratis. Petugas bekerja melindungi semua pihak, dengan dana operasional yang ada.

"Saya jamin gratis. Nggak boleh meminta-minta. Kalau memang tidak ada dana operasionalnya, sampaikan langsung permohonan maaf itu lebih bagus, biar negara memikirkan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Pembinaan Hukum Mabes Polri Irjen Pol Mudji Waluyo menerangkan, jika ada permasalahan, dapat melaporkan ke polda atau polres, dilengkapai dengan kelengkapan administrasi. Kapolda atau kapolres setelah menerima permohonan eksekusi, permohonan dapat diteruskan Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) polda atau Kasubbagkum polres, untuk dilakukan penelitian kelengakapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana yang telah diatur.

Setelah diteliti, wajib memberikan saran tertulis kepada kapolda atau kapolres atas terpenuhi atau tidaknya permohonan eksekusi. Kemudian, permohonan yang memenuhi syarat tersebut, kapolda atau kapolres memerintahkan Karoops atau Kabagops, untuk mempersiapkan dan merencanakan dan melaksanakan eksekusi.

"Kalau persyaratan permohonan pengamanan atau permohonan pengamanan tidak memenuhi persyaratan, kapolda atau kapolres memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan," jelas Mudji. (Sudi)